Pemkab Sleman sedang melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan e-voting untuk pemilihan kepala desa.

Pelaksanaan Pilkades dengan cara e-Voting rencananya akan dilaksanakan pada Maret 2020 untuk 49 Desa dari 86 Desa se-Kabupaten Sleman secara serentak.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sleman, Priyo Handoyo menjelaskan beberapa kelebihan e-voting seperti pelaksanaan penghitungan yang lebih efisien selain itu juga mengurangi suara gugur saat pemilihan.

Tak lagi dengan pencoblosan, masyarakat yang datang ke TPS akan dihadapkan dengan perangkat digital yang menampilkan gambar, nomor dan nama calon yang akan dipilih.

Dalam pemilihan dengan sistem coblos, orang dapat menggugurkan suaranya dengan tidak mencoblos atau mencoblos di beberapa gambar berbeda, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Maka dalam e-voting nanti, masyarakat diharuskan memilih dan hasil pilihan akan keluar print out-nya untuk kemudian dimasukan ke kotak audit.

Lebih jauh dijelaskan, surat suara yang akan digunakan adalah surat suara elektronik, dan yang muncul di layar hanya nomor, foto calon dan nama calon.

"Nanti tidak mencoblos lagi, tapi menyentuh. Setelah memilih, akan mucul pertanyaan apakan anda yakin dengan pilihannya. kalau sudah yakin nanti akan keluar print out pilihannya," jelasnya.

Print out itu hanya menyantumkan pilihannya, dan tidak ada keterangan waktu atau siapa yang memilih.

Pemilih bisa mengecek hasil print out apakah sesuai dengan yang ia pilih.

Setelah cocok, print out tersebut akan dimasukkan ke kotak audit.

Kotak audit tersebut tidak akan dibuka kecuali ada sengketa di pengadilan.

"Dengan sistem elektronik ini dapat mengurangi suara gugur. Misalnya nanti memilih dua tanda gambar, atau sengaja tidak memilih maka print out tidak bisa keluar. Mau tidak mau dia harus memilih," ujarnya.

Setelah semua proses selesai, program akan ditutup dan petugas mencetak hasil pemilihan.

Pilihan akan otomatis terhitung di sistem dan akan langsung diketahui berapa orang yang hadir dan memilih, serta berapa jumlah pemilih di masing-masing calon di TPS tersebut.

"Nanti yang dipakai dasar penghitungan adalah berita acara dari hasil e-voting. Jadi dari sisi waktu tidak membuka (surat suara) satu persatu lagi," paparnya.

Agar sistem itu dapat terlaksana tanpa halangan, sembari menunggu perda diundangkan untuk penerapan teknis pilkades, Dinas PMD Sleman juga telah menggelar workhsop untu Tim Teknis Utama (TTU).

Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Desa, Agung Endarto menambahkan, tugas dari TTU sendiri adalah menyiapkan beberapa alat yang akan digunakan pada pelaksanakan Pilkades, Tugas Tim Teknis Utama melakukan persiapan perangkat e-verifikasi (DPT), generator

"Ada 60 orang yang akan direkrut dan nanti akan standynya di desa. Sementara ada ada TTL yang di lapangan," jelasnya.

TTU akan membawahi beberapa Tim Teknis Lapangan (TTL), di mana TTL nanti akan bertugas mendampingi di setiap TPS. Ketika ada kendala teknis di lapangan, TTL yang akan menyelesaikannya. Jika dirasa tidak mampu maka TTU yang akan menyelesaikan.

TTL sendiri rencananya akan berjumlah 1220 yang akan disebar ke 1202 TPS se-Kabupaten Sleman.

"Fungsi TTL hanya membuka aplikasi. Perjalanan (pemilihan) nanti semua kewenangan KPPS. Ketika ada trouble TTL akan dipanggil untuk menyelesaikan. kalau tidak ada, semua kewenangan ada di KPPS," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa PMD Sleman telah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas untuk melancarkan Pilkades serentak 2020 mendatang.

Hal itu kaitannya untuk mencari personel yang akan bertugas menjadi TTL.

"TTL bukan masyarakat sekitar dan harus netral. Jadi kami utamakan kerja sama dengan universitas yang punya basis IT atau komputer. Kami sudah penjajakan dengann tujuh perguruan tinggi negeri dan swasta. Nanti kita minta bantuan untuk direkrutkan calon TTL," imbuhnya.

Adapun dari 49 desa yang menggelar e-voting, dua diantaranya sudah berakhir masa jabatan kepala desanya sejak tahun 2018. Sedangkan 33 desa mengalami kekosongan jabatan kades pada tahun 2019.

Ditambah tahun depan ada 14 kepala desa yang berakhir masa kepemimpinan pada bulan April 2020. Sementara ini, desa yang kosong jabatan kepala pemerintahannya, dipimpin oleh Pejabat Sementara (Pjs) dari kalangan ASN.

 

--------------------------------

referensi : https://jogja.tribunnews.com/2019/09/26/mekanisme-pilkades-serentak-2020-akan-lebih-efisien-dengan-e-voting?page=all

KOMENTAR