Monev Penggunaan Dana Desa oleh Biro Bermas DIY

Share :

Pada Hari Selasa, 12 Oktober 2021 bertempat di ruang pertemuan Kalurahan Sidoluhur dilaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) penggunaan Dana Desa tahun 2021 oleh Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat (Bermas) Sekretariat Daerah Provinsi DIY. Monev dilakukan untuk memantau besaran serapan Dana Desa dan untuk memantau pemanfaatan dengan kesesuaian prioritas.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi DIY, Sukamto, S.H., M.H. dan juga beberapa jajarannya. Selain itu, juga dihadiri oleh H. Kuswanto selaku anggota Komisi D DPRD DIY. Turut hadir Koordinator Pimpinan Wilayah pendamping desa, pendamping desa tingkat kecamatan, seluruh pamong, dan pemangku kepentingan yang terkait.

Pertemuan diawali dengan sambutan dari Lurah Sidoluhur, Hernawan Zudanto, S.E. Beliau menyampaikan bahwa serapan Dana Desa tahun 2021 di Kalurahan Sidoluhur per bulan Oktober sudah mencapai 81% di kelima bidang. Angka yang paling besar berada di Bidang Penanggulangan Bencana.

Bidang Penanggulangan Bencana sendiri terdiri dari dua hal yaitu yang pertama pencegahan dan penanganan Covid-19 atau yang sering dikenal dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan yang kedua adalah penyaluran BLT-DD yang sudah tersalur sebanyak sembilan kali. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi DIY, Sukamto, S.H., M.H. Beliau menyampaikan bahwa penyerapan Dana Desa disesuaikan dengan tiga hal yang menjadi prioritas sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat yaitu pemulihan ekonomi, mitigasi bencana, dan prioritas kegiatan sesuai kewenangan lokal desa.    

Acara dilanjutkan dengan sambutan dari H. Kuswanto selaku anggota DPRD DIY. Dalam sambutannya H. Kuswanto menyampaikan komitmennya untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian sambutan yang terakhir yaitu dari Koordinator Pimpinan Wilayah Pendamping Desa, Murtodho. Beliau menyampaikan bahwa desa harus menyesuaikan kebijakan antara pusat, daerah, dan kalurahan sehingga terjadi harmonisasi kebijakan.

Kemudian di sesi diskusi seluruh angka telah disampaikan kepada rombongan monev terkait dengan penyerapan Dana Desa senilai 81% angka terkait penyaluran BLT DD, penanganan Covid-19, angka stunting, SDG’s dan angka pemberdayaan masyarakat yang lain. Selain itu, juga disampaikan terkait angka padat karya tunai yang menjadi salah satu prioritas program nasional.